Provinsi Papua dan Papua Barat tidak luput dari perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur itu sendiri.
Untuk mendukungnya, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Workshop Pendapat BPK RI bertajuk ‘Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat’, Selasa, 30 Maret 2021 lalu.
Anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua dalam TA 2021 adalah sebesar Rp 6,12 triliun. Angka tersebut terbagi untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar, dan perumahan Rp 330 miliar. Sementara itu, anggaran di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang disiapkan untuk pembangunan bidang SDA sebesar Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar, dan perumahan Rp 200 miliar.
Source: constructionplusasia.com
